Sosialisasi Perkap 8, 9 dan 10 tahun 2017 di Sekretariat Umum Polri

Untuk mewujudkan aparatur penyelenggara Negara yang memiliki integritas, professional, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap penyelenggara Negara, termasuk di lingkungan Polri berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan sebelum, pada saat dan setelah memangku jabatan.
Adapun upaya yang dilakukan oleh Pimpinan Polri untuk menciptakan Polri yang professional, berintegritas, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berperilaku hidup sederhana adalah dengan menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8, 9 dan 10 Tahun 2017 dan setiap Satker wajib untuk mensosialisasikan Perkap dimaksud agar terwujud Polri yang Promoter.
Sekretariat Umum Polri telah melaksanakan Sosialisasi perkap 8, 9 dan 10 Tahun 2017 tentang Harta Kekayaan penyelenggara Negara, Usaha bagi Anggota Polri dan kepemilikan barang yang tergolong mewah  oleh pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Surat Inspektorat Pengawasan Umum Polri Nomor: B/22/I/2018/Itwasum tanggal 11 Januari 2018 perihal Perintah bagi Para Kasatker di Lingkungan Polri untuk Mensosialisasikan Serta Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Perkap 8, 9, dan 10 Tahun 2017 di Satker masing-masing.
Pelaksanaan Sosialisasi perkap 8,9 dan 10 tahun 2017 di lingkungan Setum Polri ini dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB, bertempat di Hotel Ambhara, dengan jumlah peserta sebanyak 48 orang dengan narasumber dari Divpropam Polri, Kombes Pol Benny Ali, S.H., S.I.K. (Kabagproduk Ropaminal Divpropam Polri) dan Kombes Pol Slamet Sutiono S.I.K., M.Si., S.I. (Anjakmadya Ropaminal Divpropam Polri).
Peserta Sosialisasi perkap 8,9 dan 10 tahun 2017 diharapkan dapat   memahami   tentang bagaimana mengelola usaha pribadi sesuai ketentuan termasuk apa yang dilarang dalam usaha, memiliki barang yang tergolong mewah aturannya dan batasannya serta pelaporan harta kekayaan. Dengan  adanya sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8, 9 dan 10 Tahun 2017 maka akan tercipta aparatur Penyelenggara Negara yang berpenampilan dan berpola hidup sederhana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.